TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 19 Maret 2021, dimulai dari Susi Pudjiastuti menolak rencana impor beras hingga Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Siti Choiriana menjadi Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero).
Adapula berita tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan dan berita soal Bank CIMB Niaga menawarkan suku bunga rendah untuk kredit kepemilikan rumah.
Berikut empat berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang kemarin:
1. Tolak Impor Beras, Susi Pudjiastuti ke Budi Waseso: Please Fight
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menyatakan penolakannya terhadap rencana impor beras 1 ton oleh pemerintah. Ia mengatakan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Susi pun meminta Perusahaan Umum Bulog tidak membuka keran impor. "Pak Buwas (Direktur Utama Bulog Budi Waseso), panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor ...please fight Pak," katanya melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Kamis, 18 Maret.
Susi Pudjiastuti beberapa kali menyinggung soal rencana impor beras. Ia bahkan memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkannya. Menurut Susi, impor tidak krusial karena petani dalam negeri masih memamen padi dengan stok yang melimpah. Bos Susi Air ini juga meminta semua pihak, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan memberikan dukungan kepada Bulog agar menahan impor.
Pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan impor diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air. Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah.
"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," ujar Airlangga, 4 Maret lalu.
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Baca berita selengkapnya di sini.
